BPKAD Provinsi Banten Terima Kunjungan Kementerian Keuangan Bahas Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dana Insentif Fiskal
RILISNUSA - SERANG,Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menerima kunjungan tim dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan Dana Insentif Fiskal, Rabu (1/7/2026).
Kunjungan tersebut dihadiri oleh Krisnandar dan Mirza Qhulam Achmad dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Rombongan diterima langsung oleh Plt. Sekretaris BPKAD Provinsi Banten, Nugraha, S.E., M.Si., didampingi Kasubbid Perencanaan Anggaran, Dira Rizki Amalia, S.E., serta staf teknis BPKAD Provinsi Banten. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda kunjungan lapangan dan dialog bersama perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah terkait pengelolaan Dana Insentif Fiskal.
Kunjungan ini merupakan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dana Insentif Fiskal, serta Surat Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor ST-616/PK.1/2026.
Kepala BPKAD Provinsi Banten, Dr. Mahdani, S.E., S.T., M.Si., M.M., mengatakan BPKAD menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berpihak pada peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
"Kami menyambut baik pelaksanaan dialog ini sebagai upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masukan dari daerah diharapkan dapat menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan Dana Insentif Fiskal yang lebih berkualitas serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi pemerintah daerah," ujar Mahdani.
Dalam kegiatan tersebut, tim Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama jajaran BPKAD Provinsi Banten melakukan dialog, pengumpulan data, serta pembahasan mengenai pengelolaan Dana Insentif Fiskal di daerah sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan di tingkat nasional.
Melalui kunjungan lapangan ini diharapkan diperoleh berbagai masukan, praktik baik, serta rekomendasi dari pemerintah daerah sebagai bahan penyempurnaan kebijakan Dana Insentif Fiskal di masa mendatang.
BPKAD Provinsi Banten menegaskan komitmennya untuk terus mendukung setiap program pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.**
