Pengembangan Maluku Integrated Port, Gubernur Hendrik Lewerissa Teken MoU dengan Shanxi Sheng'an co Ltd
RILISNUSA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku teken nota kesepahaman dengan Shanxi Sheng’an co., Ltd dari Tiongkok dan PT Indonesia Mitra Jaya (IMJ) dari Indonesia di Osaka Jepang.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut dihadiri langsung Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.
Kesepahaman yang dijalin tersebut untuk menyusun studi pendahuluan ( Pre-Feasibility Study/Pre-FS) Pengembangan Maluku Integrated Port (MIP).
Penandatanganan MoU pada Selasa (7/10/2025) itu, selain disaksikan oleh Gubernur Maluku, juga disaksikan oleh Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Asri Arman.
Perlu diketahui, MoU rencana pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) tersebut, merupakan langkah awal untuk masa depan Maluku.
Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraruran Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Dalam peraturan tersebut, Maluku disebut wilayah strategis yang akan menjadi simpul pertumbuhan baru di kawasan timur Indonesia.
Proyek pelabuhan ini diperkirakan akan mengundang 50 juta dolar Amerika Serikat. Fasilitas yang akan dikembangkan dalam proyek ini akan meliputi terminal peti kemas dan terminal kapal Ro-Ro, dengan sistem logistik modern yang terhubung dengan jalur perdagangan nasional dan internasional.
Dalam kerjasama ini, IMJ akan menangani koordinasi lokal dan dukungan teknis dengan pemangku kepentingan di Indonesia, sedangkan Shanxi Sheng’an co., Ltd yang akan berkontribusi melalui pengalaman dan teknologi pengembangan pelabuhan modern.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengatakan MoU ini sebagai langkah nyata dalam membuka gerbang investasi ke Maluku, setelah sekian lama wilayah kepulauan mengalami keterbatasan infrastruktur.
“Selama ini investor hanya datang untuk melihat. Tapi sekarang, kita sudah sampai pada tahap kerja konkret. MoU ini menandai keseriusan dua pihak untuk menjadikan Maluku tidak lagi tertinggal dengan daerah lain," ungkap Lewerissa.
Lewerissa menambahkan, Pemerintah Provinsi Maluku akan memberikan dukungan penuh studi kelayakan dan seluruh proses perizinan yang dibutuhkan agar proyek MIP bisa segera terealisasi.
“Pemerintah tidak ingin proyek ini berhenti di atas kertas, tapi kami akan kawal sampai tahap konstruksi dimulai karena Maluku butuh pelabuhan modern untuk melayani masa depan," ujarnya.
Dengan penandatangan MoU ini, langkah menuju pembangunan Maluku Integrated Post resmi dimulai.
Studi pendahuluan akan mengkaji kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan proyek sebelum masuk tahap feasibility studi dan kontrak kerjasama.
“Harapan besar kini tumbuh dari Osaka untuk Maluku, dari kerjasama lintas bangsa untuk masa depan Indonesia Timur, ini bukan sekedar proyek pelabuhan, ini adalah simbol kebangkitan Maluku, simbol bahwa daerah kepulauan pun bisa berdiri sejajar dengan pusat-pusat ekonomi besar Indonesia," pungkas Gubernur Lewerissa.*(peel)*
