TRENDING


 

Sinkronisasi Pokir DPRD dengan Dokumen Perencanaan Daerah, Wujud Sinergi Legislatif-Eksekutif untuk APBD 2027 Kabupaten Blitar

Ruang Rapat Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Blitar

RILISNUA - BLITAR,HUMAS DPRD KABUPATEN BLITAR – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Kerja bersama Bappedalitbang Kabupaten Blitar pada Rabu pagi (18/02/2026) di Ruang Rapat Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Blitar. Kegiatan ini bertujuan untuk menyinkronkan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian penting dari tahapan perencanaan dan penyelarasan program pembangunan daerah.

Rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, H. M. Rifa’i, didampingi Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, S.IP., M.AP., menekankan urgensi keselarasan antara aspirasi masyarakat yang terwujud dalam Pokir DPRD dengan dokumen perencanaan daerah yang disusun oleh Bappedalitbang. Dalam arahannya, pimpinan rapat menyatakan bahwa sinkronisasi ini menjadi kunci agar program pembangunan yang dirumuskan tidak hanya tepat sasaran dan terukur, tetapi juga selaras dengan prioritas pembangunan jangka pendek dan menengah Kabupaten Blitar.

"Pokir DPRD merupakan wujud dari harapan dan kebutuhan masyarakat yang telah kita kumpulkan melalui berbagai kanal komunikasi. Oleh karena itu, sangat penting agar hal ini disejajarkan dengan data dan analisis potensi serta tantangan daerah yang dimiliki oleh Bappedalitbang," ujar H. M. Rifa’i dalam kesempatan tersebut. 

Pada forum ini, pihak Banggar dan Bappedalitbang melakukan pembahasan mendalam serta penajaman terhadap setiap usulan program dan kegiatan yang akan diakomodir dalam perencanaan APBD 2027. Proses ini meliputi evaluasi kelayakan teknis, anggaran, serta dampak yang akan dihasilkan oleh setiap program, guna memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Hj. Susi Narulita Kumala Dewi menambahkan bahwa sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif yang terjalin melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama ganda arah. "Dengan sinkronisasi yang matang, kita dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan penganggaran yang akhirnya ditetapkan benar-benar mencerminkan suara serta kepentingan masyarakat Kabupaten Blitar secara luas, tidak hanya memenuhi target kuantitatif tetapi juga kualitas pembangunan yang berkelanjutan," jelasnya.

Hasil dari sinkronisasi Pokir ini diharapkan akan menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan rancangan APBD 2027, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih terkoordinasi, efisien, dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Apakah Anda ingin saya menyesuaikan format berita ini untuk diterbitkan di platform tertentu seperti situs web resmi atau media sosial lokal Kabupaten Blitar?

Etik.

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image