Evaluasi LKPJ 2025, DPRD Kota Blitar Tekankan Pembenahan Kinerja dan Percepatan Program Prioritas
RILISNUSA - BLITAR,DPRD Kota Blitar menyampaikan sejumlah evaluasi konstruktif dan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar dalam Rapat Paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang digelar pada Senin (20/04/2026). Dalam forum tersebut, legislatif menyoroti pentingnya peningkatan kualitas kinerja pemerintahan secara menyeluruh, baik dari sisi tata kelola maupun realisasi program pembangunan.
Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, menyampaikan bahwa capaian kinerja Pemkot sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif, namun masih terdapat sejumlah indikator yang memerlukan perhatian serius agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal.
“Kami melihat ada progres, tetapi belum merata dan belum sepenuhnya sesuai harapan. Perlu langkah-langkah pembenahan yang lebih terukur, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian DPRD adalah penurunan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nilai tersebut tercatat menurun dari 97 poin menjadi 90 poin.
“Penurunan ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Penguatan sistem pengawasan dan transparansi perlu terus ditingkatkan sebagai bentuk komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tambahnya.
Di sektor keuangan daerah, DPRD juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencapai target. Dari target sebesar Rp205 miliar, realisasi PAD hanya mencapai sekitar Rp170 miliar.
Menurut DPRD, kondisi tersebut menunjukkan perlunya optimalisasi potensi pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi.
“Kami mendorong adanya inovasi dan intensifikasi dalam pengelolaan pendapatan daerah, sehingga potensi yang ada dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Blitar dari Fraksi PKB, Totok Sugiarto, menambahkan bahwa evaluasi juga mencakup aspek pelaksanaan program prioritas yang dinilai masih belum berjalan optimal.
“Beberapa program yang menjadi bagian dari visi dan misi kepala daerah perlu mendapatkan perhatian lebih agar dapat segera direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti adanya anggaran yang belum terserap secara maksimal, termasuk dalam pengadaan lahan pemakaman umum di wilayah tertentu.
“Perencanaan dan pelaksanaan program harus lebih sinkron agar anggaran yang telah dialokasikan dapat terealisasi secara efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.
Melalui rekomendasi LKPJ ini, DPRD Kota Blitar berharap Pemkot dapat melakukan langkah-langkah perbaikan yang konkret, mulai dari penguatan sistem pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga percepatan realisasi program prioritas.
Dengan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif, diharapkan pembangunan di Kota Blitar dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Etik
