Pansus DPRD Kabupaten Blitar Matangkan Kajian LKPJ 2025, Fokus pada Transparansi dan Kualitas Program
RILISNUSA - Kabupaten Blitar, Humas DPRD — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Blitar terus mengintensifkan pembahasan terhadap kinerja pemerintah daerah melalui rapat kerja bersama narasumber, Jumat (10/04/2026). Agenda utama dalam pertemuan ini adalah penajaman Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) LKPJ Bupati Blitar Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus LKPJ, Suwito, dengan dihadiri seluruh anggota pansus. Pembahasan berlangsung secara sistematis dengan menitikberatkan pada identifikasi isu-isu krusial, efektivitas pelaksanaan program, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan.
Dalam forum tersebut, pansus tidak hanya menelaah capaian kinerja, tetapi juga menggali berbagai faktor yang menjadi kendala maupun peluang perbaikan. Pendekatan ini dilakukan agar hasil evaluasi tidak sekadar bersifat administratif, melainkan mampu memberikan arah kebijakan yang lebih tajam dan solutif.
Untuk memperkuat kualitas analisis, Pansus menghadirkan tenaga ahli dari FITRA Jawa Timur. Kehadiran narasumber memberikan perspektif independen, khususnya dalam menilai aspek transparansi anggaran, efisiensi belanja daerah, serta dampak program terhadap masyarakat.
Diskusi yang berkembang menunjukkan sinergi yang kuat antara DPRD dan narasumber dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Setiap masukan yang disampaikan menjadi bagian penting dalam penyusunan rekomendasi akhir.
Melalui pendalaman DIM ini, Pansus DPRD Kabupaten Blitar berkomitmen menghasilkan rekomendasi yang lebih terarah, implementatif, dan berdampak nyata. Hasilnya diharapkan mampu menjadi pijakan strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat pembangunan yang berkelanjutan.
Upaya ini sekaligus mencerminkan keseriusan DPRD Kabupaten Blitar dalam menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, demi terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Etik
