Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tekankan Pelayanan Pertanahan yang Tegas, Luwes, dan Berhati Nurani
Dalam arahannya, Menteri Nusron menyoroti bahwa pelayanan pertanahan tidak boleh kaku hanya karena berpegang pada Standar Operasional Prosedur (SOP), melainkan harus tetap memberikan solusi selama berada dalam koridor aturan.
“Kita harus tegas dalam prinsip, tapi luwes dalam pelayanan. Semua bisa dilayani, tapi jalannya jangan kaku hanya karena SOP. Cari jalan, asal tetap sesuai aturan,” tegasnya.
Menteri Nusron mengingatkan bahwa pelayanan pertanahan harus dilakukan dengan pendekatan manusiawi. Petugas diminta tidak hanya fokus pada kelengkapan berkas, tetapi juga membimbing masyarakat yang belum memahami prosedur.
“Layani masyarakat dengan hati. Jangan menolak atau mempersulit. Kalau ada kekurangan, bimbing dan jelaskan. Rakyat itu beda-beda, ada yang paham, ada yang tidak. Karena itu, kita harus layani dari hati ke hati,” ujarnya.
Menurut Nusron, kreativitas dan empati merupakan dua elemen penting dalam pekerjaan pelayanan publik, terutama di sektor pertanahan yang sarat dinamika.
Dalam pengambilan keputusan, Menteri Nusron menekankan pentingnya analisis risiko agar setiap langkah yang diambil aman secara hukum dan prosedur.
“Kita tidak boleh mengambil keputusan tanpa tahu risikonya. Hitung dulu apakah ada risiko hukum, apakah aman dari pemeriksaan. Kalau tidak aman, jangan dipaksakan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan agar setiap pegawai menghadapi persoalan dengan kepala dingin, bukan menghindar, serta berupaya mencari solusi terbaik bagi masyarakat.
“Kalau tidak bisa menyelesaikan dengan cepat, jangan menghindar. Hadapi dan cari solusi bersama. Itu baru pelayanan dengan hati,” tegasnya.
Pengarahan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, serta Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Budi Santosa. Hadir pula Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulsel, Dony Erwan, bersama pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Kanwil BPN Sulsel.
Arahannya kali ini menjadi penegasan kembali komitmen Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.**
